Sejarah
Perekonomian Indonesia
Elfrido Naufal Christaliano
(22218203)
1. Masa Kerajaan –
Kerajaan Kuno
a.
Kerajaan Sriwijaya
Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat dalam jalur perdagangan, menjadi
kerajaan utama yang mengendalikan 2 jalur perdagangan utama antara China dan
India. Dalam suatu catatan pedagang arab, luasnya wilayah kerajaan yang begitu
besar membuat kapal yang cepat pun tidak mampu mengelilingi pulau yang
menghasilkan rempah. Kerajaan Sriwijaya juga melakukan hubungan dagang dengan
kerajaan di Jazirah, Arab.
b. Kerajaan
Majapahit
Merupakan kerajaan maritim sebagai pusat perdagangan dan ekonomi di
nusantara. Kerajaan Majapahit banyak menghasilkan rempah rempah dan mempunyai
hewan – hewan yang jarang ditemui.. Kegiatan transaksi sehari – hari dalam
perekonomian di pulau jawa seperti membeli atau menjual barang, membayar pajak
dan denda termonetisasi secara parsial, menggunakan koin emas dan perak sebagai
alat transaksi.
2. Jaringan
Perdagangan Islam
Pedagang Muslim telah menyebarkan
agama Islam di sepanjang rute perdagangan yang menghubungkan Dunia Islam yang
membentang dari Mediterania, Timur Tengah, India, Kepulauan di Asia Tenggara
dan China. Para pedagang Muslim dari jazirah Arab dan teluk berlayar melintasi
nusantara dalam perjalanan mereka ke menuju China, sejak perjalanan perdananya
pada abad ke-9 yang dibuktikan melalui penemuan Bangkai kapal Belitung yang
berisi muatan dari Cina di lepas pantai Pulau Belitung. Kehadiran para pedagang
Muslim menjadi salah satu penguat pengaruh berdirinya Kerajaan Islam di
nusantara yang bertepatan dengan jatuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Pada abad
ke-13, Islam telah memiliki pijakan di Indonesia melalui berbagai kerajaan
bernuansa Islam seperti Kesultanan Samudera Pasai di Aceh dan Kesultanan
Ternate di Kepulauan Maluku. Maluku yang merupakan daerah penghasil
rempah-rempah mendapatkan namanya dari bahasa arab "Jazirat al Muluk"
yang berarti "kepulauan para raja".
3. Perdagangan
Komoditas Rempah-Rempah Oleh Eropa
Pertama kali didatangi oleh Portugis
yang ingin menguasai rempah rempah. Namun gagal dengan perlawanan ternate. Lalu
Belanda dengan VOC berhasil menguasai Nusantara dan menguasai rempah rempah
yang ada di Indonesia. VOC sebagai organisasi dagang buatan belanda yang
mempunyai kebijakan kebijakan sendiri di Nusantara.
4. Ekonomi Kolonial
Belanda
Setelah VOC bubar, Belanda kembali
menguasai perekonomian Indonesia untuk mengisi anggaran negara yang kosong,
salah satunya dengan penguasaan pulau jawa beserta sumber dayanya. Melakukan kebijakan
kebijakan untuk mendorong produksi rempah rempah, memaksa petani untuk menanam
tanaman yang laku di pasar dunia.
5. Republik Indonesia
a. Masa Presiden
Soekarno
Mengalami tiga fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama
yakni penataan ekonomi pasca-kemerdekaan, kemudian fase memperkuat pilar
ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan
Soekarno, PDB per kapita Indonesia sebesar Rp 5.523.863. Pada 1961, Badan Pusat
Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen. Setahun berikutnya
masih sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,74 persen. Lalu, pada 1963,
pertumbuhannya minus 2,24 persen. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut
dipicu biaya politik yang tinggi. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) defisit minus Rp 1.565,6 miliar. Inflasi melambung atau
hiperinflasi sampai 600 persen hingga 1965. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi
Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada 1964, yaitu sebesar 3,53
persen. Setahun kemudian, 1965, angka itu masih positif meski turun menjadi
1,08 persen. Terakhir di era Presiden Soekarno, 1966, ekonomi Indonesia tumbuh
2,79 persen.
b. Masa Presiden
Soeharto
Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tak dalam kondisi
baik. Pada 1967, ia mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967, tentang
Penanaman Modal Asing. UU ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk
menanam modal di Indonesia. Tahun berikutnya, Soeharto membuat Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong swasembada. Program ini
mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92 persen pada 1970.
Ekonom Lana Soelistianingsih menyebut, iklim ekonomi Indonesia pada saat itu
lebih terarah, dengan sasaran memajukan pertanian dan industri. Hal ini membuat
ekonomi Indonesia tumbuh drastis. Setelah itu, di tahun-tahun berikutnya,
hingga sekitar tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan
terjaga di kisaran 6-7 persen. Namun, selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi
terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya
keropos. Pelaku ekonomi tak menyebar seperti saat ini, dengan 70 persen perekonomian
dikuasai pemerintah. Begitu dunia mengalami gejolak pada 1998, struktur ekonomi
Indonesia yang keropos itu tak bisa menopang perekonomian nasional. "Ketika
krisis, pemerintah kehilangan pijakan, ya bubarlah perekonomian Indonesia
karena sangat bergantung pada pemerintah," kata Lana. Posisi Bank
Indonesia (BI) pada era Soeharto juga tak independen. BI hanya alat penutup
defisit pemerintah. Begitu BI tak bisa membendung gejolak moneter, maka terjadi
krisis dan inflasi tinggi hingga 80 persen. Pada 1998, negara bilateral pun
menarik diri untuk membantu ekonomi Indonesia, yaitu saat krisis sudah tak
terhindarkan. Pertumbuhan ekonomi pun merosot menjadi minus 13,13 persen. Pada
tahun itu, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Badan Moneter
Internasional (IMF). Gelontoran utang dari lembaga ini mensyaratkan sejumlah
perubahan kebijakan ekonomi di segala lini.
c. Masa Presiden B.J.
Habibie
Presiden Baharuddin Jusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah
satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi, dari
posisi pertumbuhan minus 13,13 persen pada 1998 menjadi 0,79 persen pada 1999. Habibie
menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian
Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp
16.650 per dollar AS pada Juni 1998 menjadi Rp 7.000 per dollar AS pada
November 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan
keluar dari jajaran eksekutif.
d. Masa Presiden
Abdurrahman Wahid (Gusdur)
Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi
pasca krisis 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92 persen pada
2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah
membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah
juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia
pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64 persen.
e. Masa Presiden
Megawati
Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara
bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia
mencapai 4,5 persen dari 3,64 persen pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada
2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78 persen. Di akhir pemerintahan Megawati pada
2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen. Tingkat kemiskinan pun terus turun
dari 18,4 persen pada 2001, 18,2 persen pada 2002, 17,4 persen pada 2003, dan
16,7 persen pada 2004. "Saat itu mulai ada tanda perbaikan yang lebih
konsisten. Kita tak bisa lepaskan bahwa proses itu juga dipengaruhi politik.
Reformasi politik juga mereformasi ekonomi kita," kata Lana. Perbaikan
yang dilakukan pemerintah saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat
hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Saat itu, kata
Lana, perekonomian Indonesia mulai terarah kembali. Meski tak ada lagi repelita
seperti di era Soeharto, namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan
tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi.
f. Masa Presiden
Soesilo Bambang Yudhoyono
Meski naik-turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan
Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup
menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69 persen pada 2005. Pada 2006,
pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5 persen. Di tahun
berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6 persen, tepatnya 6,35 persen. Lalu,
pada 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6 persen meski turun tipis ke
angka 6,01 persen. Saat itu, impor Indonesia terbilang tinggi. Namun, angka
ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada 2009, di
akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi
Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63 persen. Perlambatan tersebut merupakan
dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga
ke negara lain. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed)
menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. "Saat Bank
Sentral AS menarik dana dari publik, tidak injeksi lagi, harga komoditas
melambat lagi. Kita mulai keteteran," kata Lana. "Ekspor kita memang
tinggi, tapi impornya lebih tinggi," tambah dia. Meski begitu, Indonesia
masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Pada tahun
itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga terbaik di dunia. Lalu, pada
2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22 persen. Pemerintah
juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka
panjang. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49 persen, berlanjut dengan
pertumbuhan di atas 6 persen pada 2012 yaitu di level 6,23 persen. Namun,
perlambatan kembali terjadi setelah itu, dengan capaian 5,56 persen pada 2013
dan 5,01 persen pada 2014.
g. Masa Presiden Joko
Widodo
Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa
Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan
infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun,
grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama empat tahun masa pemerintahan
Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada 2015, perekonomian
Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus menerus melemah terhadap dollar
AS. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88 persen. "Defisit semakin
melebar karena impor kita cenderung naik atau ekspor kita yang cenderung
turun," kata Lana. Di era Jokowi kata Lana, arah perekonomian Indonesia
tak terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seolah
hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya. Dalam kondisi
itu, tak diketahui sejauh mana RPJMN terealisasi. Ini tidak seperti repelita
yang lebih fokus dan pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga. Pada
2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03 persen. Dilanjutkan
dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17. Berdasarkan asumsi makro
dalam APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomis 2018 secara
keseluruhan mencapai 5,4 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2018
ternyata tak cukup menggembirakan, hanya 5,06 persen. Sementara pada kuartal
II-2018, ekonomi tumbuh 5,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Hanya ada sedikit perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada Senin
(5/11/2018), BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal
III-2018 sebesar 5,17 persen, malah melambat lagi dibandingkan kuartal
sebelumnya. Untuk kuartal IV-2018, pertumbuhan ekonomi diprediksi meleset dari
asumsi APBN. Bank Indonesia, misalnya, memprediksi pertumbuhan Indonesia secara
keseluruhan pada 2018 akan berada di batas bawah 5 persen.
Daftar Pustaka
Komentar
Posting Komentar